AI Gantikan Pejabat Eselon ASN, Mungkinkah?

Saat harus mengurus administrasi di lingkup pemerintahan sering kali terbersit suatu birokrasi yang cukup rumit. Namun, revolusi industri 4.0 sedikit demi sedikit berhasil mempersingkat proses administratif yang mulanya cukup panjang itu. Gagasan terbaru yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendukung semangat pemangkasan birokrasi dengan teknologi adalah menggantikan peran pejabat eselon dengan Artificial Intelligence (AI).  Penggantian pejabat eselon dengan AI ini bertujuan untuk untuk menyederhanakan birokrasi dari empat menjadi dua level saja. Hal ini diungkapkan Jokowi dalam acara 100 CEO Forum Kompas di Jakarta.

Berdasarkan data yang dipublikasikan katadata.id, Indonesia hingga kini masih berada di peringkat 5 ASEAN setelah Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand dalam hal kesiapan menggunakan AI. Namun, Menkominfo Johnny G Plate optimis Indonesia telah siap dari segi infrastruktur untuk menggantikan pejabat eselon dengan AI. Johnny memberi contoh, sudah adanya penerapan sistem perizinan terintegrasi atau Online Single Submission (OSS) di Kemkominfo. Sistem ini membantu para investor yang ingin mengajukan Izin Mengurus Bangunan (IMB).

Meskipun masih menuai kontroversi dari berbagai pihak, pemerintah tetap bertekad merealisasikan rencana ini. Melansir CNBC, selama ini investor merasa kesulitan untuk mendapatkan IMB karena ada 21 berkas sebagai syarat utama yang harus dipenuhi dari beberapa dinas berbeda. Syarat utama tersebut meliputi surat kepemilikan tanah, surat-surat lulus sidang, perizinan lingkungan, dokumen perencanaan anggaran, dan lainnya. Jika AI diterapkan, maka pemerintah cukup menyediakan standar mendirikan bangunan untuk diproses dan dilatih pada AI agar bisa membuat keputusan sendiri tanpa melalui proses panjang di tingkat eselon Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penerapan AI di bidang pemerintahan di berbagai negara

Penerapan AI untuk proses administrasi di bidang pemerintahan sesungguhnya telah diterapkan di berbagai negara, di Amerika Serikat misalnya, tentara menggunakan asisten virtual interaktif yang dilengkapi dengan machine learning untuk membantu menjawab pertanyaan, memproses standar kualifikasi yang telah diterapkan, hingga menyortir kandidat. Beberapa kandidat terpilih yang potensial ini kemudian dirujuk ke perekrut manusia sehingga mempercepat proses.

Sedangkan di Singapura, sistem perizinan mendirikan bangunan juga telah menggunakan AI melalui surat elektronik. Singapura sudah memiliki data mengenai tipologi bangunan sederhana untuk diprogram di dalam AI. Pada November 2019, Singapura juga telah mengumumkan lima proyek utama AI nasional di bidang pemerintahan yang akan diproses dari tahun 2020 hingga 2025, yakni Smart Nation and Digital Government Office di bidang logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan manajemen perumahan.

Rancangan konsep penggantian pejabat eselon ASN dengan AI di Indonesia

Menanggapi pernyataan Jokowi, berbagai kementerian tengah menyusun rancangan konsep penggantian pejabat eselon dengan AI. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan/RB) menyatakan hingga saat ini belum ada alokasi anggaran untuk penggantian tersebut. Sedangkan dari pihak Kementerian Keuangan mengatakan bila sudah ada proyeksi kebutuhan anggaran yang keluar di tengah pelaksanaan APBN 2020, maka anggaran tersebut akan disediakan. Perombakan sistem eselon ASN dengan AI ini juga bergantung pada Omnibus Law (aturan yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang) yang sedang disusun pemerintah. Melalui Omnibus Law, pemerintah akan merevisi sebanyak 74 Undang-Undang temasuk terkait pemangkasan sistem eselon tersebut.  

Sementara itu, pihak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui data dalam “Making Indonesia 4.0”—berupa file terbuka yang tertera pada situs web-nya—telah menyusun berbagai rancangan yang akan mencakup beragam teknologi untuk mendukung Fourth Industrial Revolution (4IR), antara lain AI, IoT, wearables, dan 3D printing. Indonesia akan fokus pada lima sektor utama dalam menerapkan teknologi ini, yaitu makanan dan minuman, tekstil, otomotif, kimia, juga elektronik. Kemenperin juga mengungkapkan implementasi 4IR ini akan mendorong pertumbuhan PDB riil sebesar lima hingga tujuh persen pada periode 2018-2030, di mana industri manufaktur akan berkontribusi sebesar 21-26 persen pada 2030. “Making Indonesia 4.0” juga menjanjikan pembukaan lapangan kerja sebanyak 7-19 juta, baik di sektor manufaktur maupun nonmanufaktur pada 2030 sebagai konsekuensi dari permintaan ekspor yang meningkat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga berkomitmen untuk memfasilitasi start up dan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi untuk terus berinovasi dengan mempertemukan investor asing dengan lokal. Untuk menggantikan tugas administratif para pejabat eselon dan mempercepatnya dengan AI, Menkominfo  Johnny G. Plate tengah merancang Indonesia bermigrasi dengan lima poin penting, yakni menata regulasi dengan baik, mengelola frekuensi yang disebut sebagai frekuensi spektrum (low band, medium band, super high band), pembangunan infrastruktur dengan fiber optic maupun satelit, human resource yang punya kemampuan di bidang talenta dan komunikasi, dan pengadaan robot denga membentuk PT Robotic Explorer.

Tantangan yang dihadapi Indonesia ketika menggantikan pejabat eselon ASN dengan AI

Menghadapi sebuah perubahan besar, terutama dalam sistem birokrasi sudah tentu akan menimbulkan pertentangan. Situs tirto.id menyatakan organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai rencana Jokowi menggantikan ASN dengan AI justru berpotensi menimbulkan persoalan. Aspek keberpihakan pada lingkungan dan masyarakat kecil menjadi salah satu hal yang dikritik jika penerapan AI ini jadi diterapkan untuk IMB. Penerapan big data dengan riset yang mendalam juga diperlukan agar standar mendirikan bangunan sesuai dengan kebutuhan investasi yang tepat. Penerapan AI untuk mengganti pejabat eselon tentu akan didukung oleh masyarakat jika terbukti mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan meningkatkan nilai investasi.

Dengan berbagai wacana dan rancangan yang diungkapkan oleh pemerintah, Indonesia masih membutuhkan sosok ahli untuk menangani pergantian ini. Rudiantara, mantan menkominfo menegaskan AI yang menjadi otak robot tidak memungkinkan robot berpikir dan bertindak natural seperti manusia. Untuk struktur-struktur bangunan yang rumit, pemerintah perlu menetapkan standar dan data yang lengkap sehingga bisa digunakan sebagai referensi. Meski begitu, dengan berbagai rancangan konsep dan fasilitas yang telah disiapkan, penerapan AI untuk mengganti pejabat eselon ini bukan tidak mungkin akan terjadi. Aspek-aspek yang melibatkan kemanusiaan seperti sosial dan budaya di sekitar pendirian bangunan juga perlu diperhatikan agar penerapan AI sejalan dengan kualitas hidup masyarakat yang meningkat.

Baca juga: Kota-kota ini Pakai Drone untuk Gantikan Kembang Api di Pesta Tahun Baru 2020

Tentang Docotel

Docotel 4.0 meliputi tim yang berdedikasi, berpengalaman, dan ahli dalam menyediakan produk dan solusi yang bernilai tinggi di semua industri. Kami hadir dengan visi mengatasi permasalahan sehingga dapat menciptakan pengalaman terbaik bagi klien.